Affiliate dalam dunia pemasaran digital adalah pihak yang mempromosikan produk atau layanan dari penyedia tertentu dan mendapatkan komisi atas transaksi yang berhasil melalui rujukan mereka. Dalam konteks togel online, sistem afiliasi telah menjadi strategi pemasaran utama yang dimanfaatkan oleh berbagai situs judi daring untuk menjangkau lebih banyak pemain. Namun, sistem ini menimbulkan dilema hukum yang kompleks, terutama di negara seperti Indonesia, di mana praktik perjudian, termasuk togel, dilarang secara tegas oleh hukum positif.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, menyebutkan bahwa penyebaran konten yang bermuatan perjudian dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu, affiliate yang mempromosikan situs togel online secara langsung bisa dianggap melanggar hukum karena menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian.
Lebih jauh lagi, jika seorang affiliate diketahui menerima bayaran dari hasil transaksi perjudian, maka mereka juga berpotensi dikategorikan sebagai bagian dari pelaku penyelenggaraan perjudian daring. Hal ini dapat memperberat hukuman karena bukan hanya sebagai pelaku pasif penyebar informasi, tetapi sebagai pihak yang turut menikmati hasil dari kejahatan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum telah menindak individu atau kelompok yang berperan sebagai affiliate dari situs judi online, dengan tuduhan sebagai fasilitator kejahatan digital.
Money Laundering
Salah satu aspek hukum yang sering tidak disadari oleh pelaku afiliasi togel online adalah keterkaitan mereka dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau lebih dikenal sebagai UU Anti-Money Laundering (AML). Di Indonesia, UU No. 8 Tahun 2010 mengatur secara ketat mengenai pencucian uang dan menyasar berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam transaksi yang berasal dari kegiatan kriminal, termasuk perjudian ilegal.
Affiliate yang mendapatkan komisi dari situs togel online dapat secara tidak sadar menerima uang hasil kejahatan, yang mana uang tersebut telah dicuci melalui skema pembayaran digital, transfer antar rekening, atau dompet kripto. Transaksi seperti ini sangat sulit dilacak tanpa sistem pengawasan yang ketat, namun apabila aparat penegak hukum berhasil mengidentifikasi alur keuangan tersebut, maka affiliate bisa dikenakan pasal-pasal dalam UU AML. Hukuman untuk pelanggaran ini bisa sangat berat, bahkan mencapai belasan tahun penjara dan denda miliaran rupiah.
Lebih lanjut, sistem affiliate juga sering dikaitkan dengan praktik layering dalam pencucian uang, di mana uang dari aktivitas ilegal disebarkan ke banyak akun atau entitas dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya. Affiliate menjadi salah satu jalur untuk melakukan hal ini, terutama jika komisi dibayarkan dalam bentuk digital yang sulit dilacak. Banyak situs togel online yang menggunakan sistem pembayaran melalui aset kripto, e-wallet asing, hingga rekening bank luar negeri, yang semakin menyulitkan proses pelacakan dan meningkatkan risiko pelanggaran UU AML.
Tidak hanya itu, jika seorang affiliate menggunakan nama orang lain dalam proses pendaftaran rekening atau dompet digital, maka mereka bisa terkena sanksi tambahan berupa pemalsuan identitas dan manipulasi data keuangan. Praktik semacam ini sering kali dimanfaatkan untuk menghindari deteksi dari pihak bank atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tetapi apabila terbukti, konsekuensinya sangat serius. Bahkan, dalam beberapa kasus internasional, pihak afiliasi yang melakukan pencucian uang bisa dikenakan tindakan hukum lintas negara melalui kerja sama Interpol dan lembaga keuangan global lainnya.
Perlindungan
Isu perlindungan data pribadi juga menjadi sangat penting dalam konteks affiliate togel online. Umumnya, sistem afiliasi mengharuskan afiliasi untuk mengumpulkan data pengguna atau memberikan tautan referal yang merekam informasi pengunjung seperti alamat IP, lokasi geografis, waktu akses, dan perangkat yang digunakan. Data ini dapat dikategorikan sebagai informasi pribadi dan berada di bawah perlindungan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
Affiliate yang mengoperasikan situs perantara atau menggunakan teknik seperti pixel tracking dan cookies untuk memantau aktivitas pengguna tanpa persetujuan eksplisit berpotensi melanggar ketentuan hukum yang mengharuskan adanya izin tertulis dalam pemrosesan data. Di sisi lain, situs togel online tempat afiliasi merujuk pengguna biasanya tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas atau sistem keamanan yang memadai. Hal ini membuat data pribadi pemain menjadi rentan terhadap kebocoran, pencurian identitas, hingga eksploitasi oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
Dalam sistem afiliasi yang tidak transparan, data pemain dapat diperdagangkan atau dijual ke pihak lain tanpa persetujuan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa data dari pemain situs judi sering berakhir di forum-forum underground dan digunakan untuk penipuan finansial seperti phising, pinjaman online ilegal, hingga pembobolan rekening. Affiliate yang terlibat dalam alur ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa saja dianggap ikut bertanggung jawab apabila tidak menerapkan standar keamanan data yang memadai.
Di era digital saat ini, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat berakibat tidak hanya pada sanksi administratif berupa denda, tetapi juga tuntutan pidana apabila terbukti ada unsur kesengajaan dalam penyebaran atau penggunaan data tanpa izin. Oleh karena itu, pelaku afiliasi di ranah togel online harus memahami bahwa meskipun mereka tidak secara langsung mengelola transaksi perjudian, keterlibatan mereka dalam rantai distribusi dan promosi bisa menyeret mereka dalam pelanggaran hukum yang serius terkait data pribadi.
Kesimpulan
Sistem afiliasi dalam dunia togel online tampaknya menawarkan kemudahan untuk memperoleh pendapatan pasif, tetapi kenyataannya menyimpan berbagai risiko hukum yang sangat serius. Pelaku afiliasi tidak hanya berpotensi melanggar Undang-Undang ITE karena menyebarkan konten perjudian, tetapi juga dapat terjerat dalam UU Anti-Money Laundering apabila komisi yang diterima berasal dari hasil kejahatan yang dicuci melalui transaksi digital. Risiko lain yang tidak kalah penting adalah terkait pelanggaran perlindungan data pribadi, yang dapat menjerat affiliate dalam tuduhan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi sensitif pengguna.
Dengan adanya perkembangan regulasi digital di Indonesia dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menelusuri aktivitas daring yang melanggar hukum, para pelaku afiliasi sebaiknya berhati-hati dan menghindari keterlibatan dalam promosi situs-situs togel online. Selain menghindari jeratan hukum, keputusan tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial untuk tidak mendorong masyarakat pada praktik perjudian yang merugikan secara ekonomi maupun moral. Dunia digital menawarkan banyak peluang legal yang dapat dimanfaatkan tanpa melanggar hukum—dan di sanalah fokus seharusnya diarahkan.